ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. MANDAILING NATAL BERBASIS BALANCED SCORECARD (BSC)

Heriyanti Tampubolon, Sri Muljaningsih, Setyo Tri Wahyudi

Abstract


The performance of local governments are much under the spotlight. People are asking the benefits of public services. Now the Department of Transportation Mandailing Natal using LAKIP as performance reports. But the performance is reflected in LAKIP often it is not the actual condition. SAKIP still limited to the determination of the vision, mission and goals of the organization. The purpose of this research are: (1) to formulate the design performance measurement system based on the BSC approachment at the Department of Transportation Mandailing Natal, (2) to formulate the design of strategic maps that the relevant for the Department of Transportation Mandailing Natal and  (3) analyze the results of performance measurement at the Department of Transportation Mandailing Natal based on the BSC in 2018. The method used are the AHP and BSC with four perspectives: financial perspective, customer perspective, perspective of business process internal and learning and growth perspective. The results design of the performance measurement system consists of 10 strategic goals and 17 Key Performance Indicators (KPI). The result of AHP is the customer's perspective (0.557), the financial perspective (0.273), internal business process perspective (0.087) and learning and growth perspective (0.083). And the results of performance measurement Mandailing Natal Department of Transportation in 2018 is 71.97% (red = less). Score the highest performance is the perspective of learning and growth of 85.48% (yellow), score the performance of internal business process perspective is 75.72% (red) score financial perspective is 70.24% (red) to score the performance of the customer's perspective score is 70.22% (red).

 


Keywords


Keywords: Performance, Performance Measurement, Perspective, Balanced Scorecard (BSC)

Full Text:

PDF

References


Anggraini, Yunita; Puranto, Hendra. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta

Febrina M. 2012. Perancangan balanced scorecard sebagai alat untuk review strategi perusahaan (Studi kasus pada PT “SPB” di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. 1(1):97-102.

Hood, Christopher; New Public Management; International Encyclopedia of the Social and Behavioural Science.

Kaplan, Robert S. & David P. Norton. 2000. Balanced Scorecard: MenetapkanStrategi Menjadi Aksi. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2018. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.

.2002.Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogyakarta: Yogyakarta. Mardiasmo.

.2002. Otonomi & Keuangan Daerah”. Penerbit Andi:Yogyakarta.

.2002.Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Mahmudi.2015. Manajemen Kinerja Sektor Pubik; UPP STIM YKPN.

.2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mahsun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik; BPFE-Yogyakarta.

Mulyadi. (2018). Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard : UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Niven, Paul R. (2003). Balanced Scorecard: Step – By – Step for Government and Nonprofit Agencies. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Dinar Santi , Gita . 2010. Analisis Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. Tesis. Fakultas Ekonomi-Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Kekhususan : Ekonomi Keuangan Negara Dan Daerah-UI. Jakarta.

Fakhrina, Zainati. 2017. Evaluasi Implementasi Balanced Scorecard Pada Departemen Manajemen IPB Sebagai Unit Pendidikan Berbasis Kinerja-Pascasarjana Institut Pertanian. Bogor.

Indraningsih. 2010. Pengukuran Kinerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Di Jakarta Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. Tesis. Fakultas Ekonomi-Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Kekhususan : Ekonomi Keuangan Negara Dan Daerah-UI. Jakarta.

Hartati. 2012. Pengukuran Kinerja RSUD Dr. Moewardi Surakarta Dengan Metode Balanced Scorecard. Tesis. Fakultas Ekonomi-Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Kekhususan : Ekonomi Keuangan Negara Dan Daerah-UI. Jakarta.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

PermenpanNomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara MenPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.




DOI: https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.158

Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
ISSN : 2685-1415 (Online) | 1410-8224 (Print)
Published by Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta.
Jl. Gagak Rimang No. 2-4 Balapan, Kotak Pos 6417 YKGK 
Phone (0274) 560159, 562317, 513413, 563516 Fax. (0274) 561591 
Yogyakarta 55222

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.